PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA TAMBAAGUNG ARES KECAMATAN
AMBUNTEN
KABUPATEN
SUMENEP
Sekretariat
: Jl. MI Al-Umm No. 03 Tambaagung
Ares Ambunten http://panpilkades.blogspot.com
|
KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA
DESA TAMBAAGUNG ARES
KECAMATAN AMBUNTEN
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA
DESA
Menimbang
: Bahwa dalam rangka mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa Tambaagung Ares Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, maka sebagai
dasar pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam suatu tata tertib Pemilihan Kepala
Desa.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentuakn Produk Hukum Daerah;
5.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 18 Tahun
2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 20 Tahun
2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 01 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa di Kabupaten Sumenep;
8.
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tambaagung
Ares Nomor 188/01/KEP./435.413/106/BPD/2013 tentang Panitia Pemilihan Kepala
Desa Tambaagung Ares Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.
Memperhatikan : Hasil Musyawarah Panitia Pemilihan Kepala
Desa Tambaagung Ares pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Keputusan
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambaagung
Ares tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Tambaagung Ares Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.
BAB I
HAK MEMILIH DAN DIPILIH
Pasal 1
Yang dapat memilih dalam
pemilihan Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang
:
a. Terdaftar sebagai
penduduk desa yang bersangkutan secara sah paling singkat 6 (enam) bulan dengan
tidak terputus-putus dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
b. Sudah berusia 17
(tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin;
c. Tidak dicabut hak
pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang pasti;
d. Daftar pemilih
ditetapkan oleh panitia dengan ditandatangani seluruh anggota panitia dan
diketahui oleh Penjabat Kepala Desa, Ketua BPD serta calon Kepala Desa.
Pasal 2
(1) Yang dapat menjadi
Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia, yang :
a. Bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa;
b. Setia kepada
Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
c. Berpendidikan paling
rendah tamat Sekolah Lanjutan tingkat Pertama dan atau sederajat;
d. Berumur paling rendah
25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, terhitung
mulai tanggal pendaftaran ditutup;
e. Sehat jasmani dan
rohani;
f. Berkelakuan baik
dibuktikan dengan surat keterangan Kepolisian;
g. Tidak pernah dihukum
penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat
5 ( lima ) tahun;
h. Tidak dicabut hak
pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang pasti;
i.
Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di
desa setempat;
j.
Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
k. Belum pernah menjabat
sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa
jabatan;
l.
Penduduk desa setempat dan berdomisili di desa
tersebut paling singkat 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus.
(2) Pegawai Negeri yang
mencalonkan sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari
atasannya yang berwenang untuk keperluan dimaksud.
(3) Putra desa dapat
mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
(4) Bagi calon Kepala
Desa yang terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal
pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang
bersangkutan.
Pasal 3
(1) yang dimaksud belum
pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana
dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf k adalah Bakal Calon Kepala Desa yang belum
pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 10 (sepuluh) tahun, pada saat yang
bersangkutan mendaftarkan diri.
(2) Yang dimaksud belum
pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1)
huruf k adalah bagi bakal Calon Kepala Desa yang belum pernah menjabat 2 (dua)
kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak, pada saat yang
bersangkutan mendaftarkan diri.
(3) Bakal calon Kepala
Desa yang pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut
maupun tidak atau pernah menjabat 10 (sepuluh) tahun tidak memenuhi syarat
untuk mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilihan Kepala Desa.
Pasal 4
(1) Persyaratan penduduk
desa setempat dan berdomisili di desa paling singkat 1 (satu) tahun dengan
tidak terputus-putus, tidak diberlakukan bagi calon dari putra desa.
(2) Calon dari putra desa
apabila terpilih, paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilantik wajib
berdomisili dan menetap di desa.
Pasal 5
Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap
penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau
memilih, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan
alasan apapun.
Pasal 6
Apabila Calon Kepala Desa yang
berhak dipilih tidak dapat hadir karena sesuatu hal yang sangat mendadak pada
saat pemungutan suara, dapat digantikan dengan sebuah foto berukuran 10 R, yang
ditempatkan diatas tempat duduk calon yang bersangkutan.
BAB II
PENDAFTARAN PEMILIH DAN
BAKAL CALON KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Pendaftaran Pemilih
Pasal 7
(1) Dalam pelaksanaan
pendaftaran Pemilih, untuk menentukan penduduk yang telah genap mencapai
berusia 17 (tujuh belas) tahun, ditentukan dengan cara menghitung mundur mulai
tanggal pelaksanaan pemungutan suara yang telah ditetapkan.
(2) Penentuan tangal
lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bukti sah yang dimiliki
seperti Akte Kelahiran atau Ijasah atau KTP atau SIM atau Pasport atau
keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya yang dikeluarkan
instansi berwenang.
(3) Apabila terdapat
bukti sah yang tanggal lahirnya berbeda, dipergunakan bukti sah yang memiliki
nilai waktu paling lama.
(4) Apabila terdapat
pemilih yang tidak diketahui tanggal dan atau bulan kelahirannya, ditentukan
dengan cara menghitung mulai 31 Desember tahun kelahiran yang bersangkutan.
(5) Apabila hanya
diketahui bulan dan tahun kelahirannya, dihitung mulai tanggal terakhir bulan
kelahiran yang bersangkutan.
Pasal 8
(1) Paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum dilaksanakan pendaftaran pemilih, Panitia Pemilihan Kepala
Desa memberitahukan / mengumumkan kepada masyarakat jadwal waktu pendaftaran
pemilih pada tempat-tempat umum, seperti Balai Desa atau tempat lain yang mudah diketahui oleh masyarakat Desa,
sesuai cara yang lazim dilakukan masyarakat Desa Tambaagung Ares.
(2) Tenggang waktu tata
cara pendaftaran pemilih ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
(3) Setelah pelaksanaan
pendaftaran pemilih, Panitia menyusun Daftar Pemilih Sementara yang ditetapkan
oleh Panitia dan harus diumumkan kepada masyarakat di tempat umum, seperti
Balai Desa atau tempat lain yang mudah diketahui oleh masyarakat selama 7
(tujuh) hari secara berturut-turut.
(4) Sejak Daftar Pemilih
Sementara diumumkan jika terdapat penduduk yang berhak memilih tetapi belum
terdaftar, maka kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan mendaftarkan diri
sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya pengumuman Daftar Pemilih
Sementara, untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan.
(5) Daftar Pemilih
Tambahan sebagaiamana dimaksud pada ayat (4) diumumkan selama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak Pendaftaran Pemilihan
Tambahan ditutup.
(6) Setelah masa waktu
pengumuman pemilih tambahan berakhir apabila terdapat kesalahan penulisan nama
atau belum tercatat dalam daftar pemilih atau terdapat nama pemilih bukan
penduduk desa setempat dalam Daftar Pemilih Sementara dan Tambahan, maka
diberikan kesempatan untuk melaporkan kepada Panitia selama 3 (tiga) hari,
setelah habis masa tenggang tersebut, maka tidak ada lagi perubahan penambahan/pengurangan.
(7) Setelah
laporan-laporan tersebut dilaksanakan oleh Panitia, maka Daftar Pemilih
Sementara dan tambahan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia dan
diketahui Kepala desa atau Penjabat Kepala Desa, Ketua BPD dan Calon Kepala
Desa.
(8) Daftar Pemilih Tetap
diumumkan kepada masyarakat di tempat umum.
Bagian Kedua
Pendaftaran Bakal Calon
Kepala Desa
Pasal 9
(1) Dalam pelaksanaan
pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, untuk menentukan usia telah genap berusia
25 (dua puluh lima) tahun, ditentukan dengan cara menghitung mundur, pada saat
pendaftaran ditutup.
(2) Untuk mengetahui
pendaftar berusia tidak melebihi usia 60 (enam puluh) ditentukan dengan cara
menghitung mundur sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri.
(3) Penentuan tanggal
lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bukti sah Ijasah dan atau
Akte Kelahiran yang dimiliki yang bersangkutan.
(4) Apabila terdapat
bukti sah yang tanggal lahirnya berbeda, dipergunakan bukti sah yang memiliki
nilai waktu paling lama.
(5) Apabila terdapat
Bakal Calon Kepala Desa Tambaagung Ares yang tidak diketahui tanggal dan atau
bulan kelahirannya, ditentukan dengan cara menghitung mulai 31 Desember tahun
kelahiran yang bersangkutan.
(6) Apabila hanya diketahui
bulan dan tahun kelahirannya, dihitung mulai tanggal terakhir bulan kelahiran
yang bersangkutan.
Pasal 10
(1) Pengumuman
pendaftaran Bakal calon Kepala Desa Tambaagung Ares diumumkan secara terbuka
oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambaagung Ares di tempat-tempat umum yang mudah diketahui
oleh masyarakat Desa.
(2) Pengumuman
pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tambaagung Ares sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuka selama 15 ( lima belas ) hari.
(3) Pelaksanaan
pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan mulai pukul 13.30 WIB sampai
dengan pukul 20.30 WIB, setiap hari, mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu
hingga hari terakhir masa pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
(4) Apabila sampai dengan
berakhirnya masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat
(2), belum diperoleh Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal
Calon yang mendaftarkan diri, maka pendaftaran ditutup dan dibuka pengumuman
pendaftaran tahap II (kedua) dengan masa waktu selama 7 (tujuh) hari.
(5) Apabila setelah
tenggang waktu pendaftaran yang kedua, ternyata belum diperoleh Bakal Calon
Kepala Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon yang mendaftarkan diri,
maka pendaftaran ditutup dan dibuka pengumuman pendaftaran tahap III (ketiga)
selama 7 (tujuh) hari.
Pasal 11
(1) Setelah berakhirnya
pendaftaran Calon Kepala Desa tahap III (ketiga), ditentukan sebagai beirikut :
a. Apabila tidak
terdapat Bakal Calon yang mendaftarkan diri atau Bakal Calon tidak memenuhi
syarat, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD untuk selanjutnya
dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
b. Apabila hanya
terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa, maka dapat dilaksanakan Pemilihan
Kepala Desa dengan Calon Tunggal dan bumbung kosong.
(2) Setiap tahapan
pengumuman pendaftaran Bakal calon Kepala Desa berakhir, diikuti dengan berita
acara penutupan.
BAB III
PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
YANG BERHAK DIPILIH
Bagian Kesatu
Penjaringan
Pasal 12
(1) Panitia Pemilihan Kepala
Desa Tambaagung Ares membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
(2) Bersamaan dengan
pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan
juga melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.
(3) Penjaringan Bakal
Calon Kepala Desa Tambaagung Ares dilakukan oleh Panitia Pemilihan melalui Pembukaan
Pengumuman Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
(4) Hasil penjaringan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilengkapi dengan persyaratan
administrasi kemudian dilakukan penyaringan.
Bagian Kedua
Penyaringan
Pasal 13
(1)
Dalam hal menetapkan Bakal Calon menjadi Calon
Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyelenggarakan Penyaringan.
(2)
Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
distandartkan dengan melakukan penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Kepala
Desa yang telah diterima panitia.
(3)
Bakal Calon yang dinyatakan lulus seleksi adalah
calon yang melengkapi semua berkas persyaratan yang telah ditetapkan
sebagaimana yang telah diumumkan pada setiap tahapan Pengumuman Pembukaan
Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
(4)
Apabila terjadi, semua bakal calon tidak melengkapi
semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia memberikan surat
pemberitahuan kepada Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar tentang
kekurangan yang perlu dipenuhi/dilengkapi.
(5)
Apabila tidak terdapat calon yang melengkapi semua
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Panitia mengumumkan tidak
terdapatnya calon yang melengkapi persyaratan serta membuka pendaftaran ulang
Bakal Calon Kepala Desa paling lama dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah pengumuman tersebut
diumumkan atau mengikuti petunjuk BPD setelah konsultasi kepada Camat Ambunten
dan Bupati Sumenep.
(6)
Tata tertib Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dan
tata cara pengumuman hasil penyaringan Bakal Calon Kepala Desa diatur lebih
lanjut dalam tata tertib yang ditetapkan oleh Panitia.
Pasal 14
(1) dalam pemeriksaan dan
atau koreksi berkas Bakal Calon Kepala Desa Tambaagung Ares, Panitia Pemilihan
Kepala Desa membentuk tim Khusus paling banyak 5 (lima) orang personil dari
Panitia yang dipandang mampu, dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia.
(2) Pelaksanaan pemeriksaan
dan atau koreksi berkas Bakal Calon sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal
ini, Panitia Pemilihan berhak melakukan pembuktian legalitas berkas persyaratan
Bakal Calon Kepala Desa kepada lembaga pemberi dengan berbekal Surat Tugas BPD.
Bagian Ketiga
Penetapan
Pasal 15
(1)
Apabila hasil penyaringan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 13 dan 14, hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon yang
memenuhi syarat legalitas, maka Panitia Pemilihan membuka kembali Pengumuman
selama 10 (sepuluh) hari kalender.
(2)
Apabila sampai batas akhir pengumuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termyata tidak ada pendaftar, maka Panitia
Pemilihan mengajukan persetujuan kepada BPD untuk menetapkan Bakal Calon yang
telah memenuhi persyaratan dengan persetujuan tertulis.
(3)
Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga)
hari setelah Surat Permohonan Persetujuan dikirimkan, BPD tidak memberi
persetujuan secara tertulis, maka Pemilihan Kepala Desa Tambaagung Ares dapat
diteruskan pada tahapan selanjutnya
BAB IV
KAMPANYE CALON
Pasal 16
(1)
Calon Kepala Desa Tambaagung Ares dapat melakukan
kampanya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(2)
Tata tertib kampanya ditetapkan oleh Panitia
PemilihanKepala Desa Tambaagung Ares, yang memuat ketentuan paling sedikit :
a. Waktu dan tempat ;
b. Materi dan naskah
kampanya ;
c. Bentuk kampanye ;
d. Larangan-larangan
dalam kampanye ;
e. Kesopanan ;
f. Keamanan.
(3)
Waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, hanya dapat dilakukan pada siang hari dan tidak boleh menggunakan
tempat ibadah dan tempat pendidikan.
(4)
Biaya pelaksanan kampanye sebagimana dimaksud pada
ayat (1) dibebankan kepada calon masing-masing.
Pasal 17
(1) Tata cara kampanye
dapat dilakukan dalam bentuk :
a. Rapat umum dan tatap
muka ;
b. Pemasangan,
penyebaran tanda gambar dan program masing-masing calon Kepala Desa ;
c. Pemasangan spanduk,
baligho, pamflet, leaflet, poster dan lain-lain.
(2) Tata cara kampanye,
pemasangan dan pembersihan alat peraga diatur lebih lanjut dalam tata tertib
yang ditentukan oleh Panitia.
(3) Naskah kampanye
meupakan pemaparan program masing-masing Calon Kepala Desa, dan harus
diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 1 (satu) kali 24
(dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan kampanye dalam bentuk Rapat terbuka.
(4) Panitia Pemilihan
Kepala Desa harus melakukan penelitian terhadap naskah kampanye Calon Kepala
desa dan berhak untuk melakukan koreksi terhadap naskah kampanye, tanda gambar,
spanduk, baligho, pamflet dan lain-lain alat peraga kampanye yang dapat
mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman umum.
(5) Dalam penyampaian
kampanye secara terbuka dilarang menyimpang dari naskah kampanye.
(6) Setelah selesai masa
kampanye yang telah ditetapkan, maka panitia melakukan pengawasan dan pembersihan
bekas-bekas kampanye calon.
BAB V
PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 18
(1) Setelah BPD
menetapkan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1), paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan,
Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat desa tentang tempat dan
waktu pelaksanan pemilihan Calon Kepala Desa.
(2) Pemberitahuan tentang
pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Calon Kepala Desa sebagimana dimaksud
ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memasang spanduk, atau dalam bentuk
pengumuman terbuka sesuai dengan tata cara di desa.
Pasal 19
Pemilihan Calon Kepala Desa Tambaagung
Ares sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan
dan Calon yang berhak dipilih.
Pasal 20
Bentuk dan model surat suara,
ditetapkan sebagi berikut :
a. Surat suara berwarna
putih dengan tulisan hitam;
b. Memuat nama desa,
Kecamatan dan Kabupaten;
c. Foto terbaru Calon
Kepala Desa dengan mengenakan pakaian bebas, rapi dan sopan berwarna atau hitam
putih, bagian belakang foto/background putih dengan ukuran disesuaikan jumlah
Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
d. Nomor urut ditentukan
berdasarkan abjad nama Calon Kepala Desa berada diatas foto calon, berurutan
mulai nomor terkecil dari kiri ke kanan;
e. Pada bagian atas
sebelah kanan disediakan tempat untuk tanda tangan ketua panitia Pemilihan
Kepala Desa atau anggota Panitia yang mendapatkan mandat dari ketua apabila
ketua berhalangan;
f. Ukuran kertas kartu
suara ditentukan berdasarkan jumlah Calon Kepala Desa yang akan dipilih.
Pasal 21
Penentuan tempat duduk Calon
Kepala Desa didasarkan urutan nomor yang tercantum dalam surat suara.
Pasal 22
(1) Pembuatan bilik
tempat pemungutan suara, kotak suara dan alat pencoblos dan alas alat pencoblos
disiapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambaagung Ares dengan bentuk dan
ukuran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sumenep.
(2) Pengaturan lokasi tempat
pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambaagung Ares
dengan mempertimbangkan segi keamanan sebagai prioritas.
(3) Pengaturan lokasi bilik
dan kotak suara diatur sedemikian rupa agar memudahkan lalu lintas Pemilih dan
pengawasan dari Petugas Panitia.
Pasal 23
(1) Pemilihan calon
Kepala Desa Tambaagung Ares dilakukan dengan mencoblos kertas suara yang memuat
foto calon yang berhak dipilih, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga)
dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan.
(2) Apabila pada saat
berakhirnya pemungutan suara quorum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, penghitungan suara dapat
diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum ½ (satu perdua) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh
panitia pemilihan dan dimuat dalam Berita acara.
(3) Apabila sampai batas
waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum juga tercapai, proses pemilihan calon Kepala Desa Tambaagung
Ares dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.
Pasal 24
(1) anggota BPD dan
panitia pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih
dalam pemilihan calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak
pilihnya.
(2) Calon Kepala Desa
yang berasal dari putra desa tidak mempunyai hak pilih.
Pasal 25
(1) Pemilihan Calon
Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil oleh penduduk desa yang telah
terdaftar sebagi pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24.
(2) Pemberian suara
dilakukan dengan mencoblos foto calon yang berhak dipilih dalam bilik suara
yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
(3) Seorang pemilih hanya
memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
(4) Seorang pemilih yang
berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara
apapun.
Pasal 26
Untuk kelancaran pelaksanaan
pemilihan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyediakan :
a. Papan pengumuman yang
memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai penetapan BPD ;
b. Surat suara yang
memuat foto calon yang berhak dipilih yang telah ditandatangani oleh Ketua
Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah ;
c. Sebuah kotak suara
atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya ;
d. Bilik suara atau
tempat khusus untuk pelaksanan pemberian suara ;
e. Alat pencoblos di
dalam bilik suara ;
f. Papan tulis untuk
menghitung suara.
Pasal 27
(1) Paling lambat 2 (dua)
hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan sudah harus
menyampaikan undangan kepada para pemilih yang memuat tentang waktu dan tempat
pemilih menggunakan hak pilihnya.
(2) Sebelum melaksanakan
pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya
kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya
kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau
stempel panitia pemilihan.
Pasal 28
(1)
Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara
oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
(2)
Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa
atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat kepada
panitia pemilihan dan diganti dengan surat suara yang baru.
(3)
Penggantian surat suara yang baru harus dibuka dan
diteliti Panitia Pemilihan sebelum diserahkan kepada pemilih.
Pasal 29
(1) Pencoblosan surat
suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat coblos yang telah
disediakan oleh panitia pemilihan.
(2) Pemilih yang masuk ke
dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak suaranya.
(3) Pemilih yang keliru
mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru, setelah menyerahkan
surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan dan hanya diberi kesempatan 1
(satu) kali.
(4) Setelah surat suara
dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah
disediakan dalam keadaan terlipat.
Pasal 30
(1) Pada saat pemungutan
suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk:
a. Menjamin agar tata
demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
b. Menjamin pelaksanaan
pemungutan suara berjalan dengan tertib.
(2) Pada saat pemungutan
suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang
telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
(3) Panitia pemilihan
menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan
menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
Pasal 31
(1) Pemungutan suara
dilaksanakan mulai pagi hari, setelah dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa Tambaagung Ares.
(2) Batas waktu
pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia dalam Tata tertib Panitia dengan
mempertimbangkan jumlah hak pilih dan luas Wilayah desa.
(3) Pemilih yang telah
hadir dilokasi tempat pemungutan suara dan telah mendaftarkan diri kepada
Panitia, meskipun waktu pemungutan suara telah berakhir, tetap diberikan
kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.
(4) Pemilih yang cacat,
dalam menggunakan hak pilihnya dapat dibantu oleh Panitia didampingi oleh
petugas keamanan dan atau keluarganya.
(5) Setelah semua Pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selesai menggunakan hak pilihnya, Ketua
Panitia segera menyatakan pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan dengan
penghitungan suara.
(6) Penutupan pemungutan
suara dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara yang ditanda tangani oleh
Panitia dan Calon Kepala Desa.
BAB VI
PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 32
(1)
Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya
untuk memberikan suaranya, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon
yang berhak dipilih untuk menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi
dalam penghitungan suara.
(2)
Saksi yang ditunjuk oleh calon adalah salah satu
pemilih yang benar-benar memahami ketentuan sah dan tidaknya kartu suara yang
dicoblos.
(3)
Dalam hal calon tidak menunjuk saksi tidak
mengurangi keabsahan hasil pemilihan Kepala Desa.
Pasal 33
(1) Panitia Pemilihan
membuka kotak suara dan menghitung surat suara.
(2) Setiap lembar surat
suara diambil dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan
kepada calon yang berhak dipilih.
(3) Penghitungan Suara
yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambaagung Ares dengan
menyebutkan nama Calon Kepala desa dan apabila terdapat nama calon yang sama
disebutkan nomor urut yang bersangkutan.
(4) Panitia Pemilihan
membaca dan menyebutkan nama calon yang mendapat suara tersebut serta
mencatatnya di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih
yang hadir.
(5) Dalam menyebutkan
nama Calon Kepala Desa Tambaagung Ares, dengan suara yang jelas dan tekanan
suara yang sama.
(6) Bila terjadi
kekeliruan pengucapan nama Calon yang memperoleh suara, sehingga mengakibatkan
perbedaan pencatatan perolehan suara atau menimbulkan keraguan pencatatan
suara, Panitia menghitung ulang perolehan kartu suara yang telah dicoblos pada
saat diketahui kekeliruan.
Pasal 34
(1) Surat suara
dianggap tidak sah, apabila :
a. Tidak menggunakan
surat suara yang telah ditentukan oleh panitia ;
b. Tidak terdapat tanda
tangan ketua panitia dan stempel panitia pemilihan ;
c. Ditanda tangani atau
memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
d. Memberikan suara
untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih ;
e. Menentukan calon
lain, selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan ;
f. Mencoblos tidak tepat
pada kotak foto yang disediakan ;
g. Mencoblos tidak
menggunakan alat coblos yang disediakan panitia.
(2) Alasan-alasan yang
menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.
Pasal 35
(1)
Setelah penghitungan suara selesai, diumumkan
perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa Tambaagung Ares.
(2)
Hasil pelaksanaan penghitungan suara dituangkan
dalam Berita Acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia
Pemilihan Kepala Desa Tambaagung Ares dan Calon Kepala Desa serta saksi yang
ditunjuk.
(3)
Dalam hal Calon Kepala Desa atau Saksi yang
ditunjuk meninggalkan tempat sebelum berakhirnya penghitungan suara dan tidak
bersedia tanda tangan dalam Berita Acara tidak mengurangi keabsahan Berita
Acara penghitungan suara.
(4)
Berita Acara tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa ditanda tangani oleh Panitia.
Pasal 36
(1) Calon Kepala Desa Tambaagung
Ares yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara sah terbanyak
dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa Tambaagung Ares yang terpilih.
(2) Apabila Calon Kepala
Desa Tambaagung Ares yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah yang
sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan
pemilihan ulang.
(3) Pemilihan ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang
mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama, paling lambat 15 (lima
belas) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
(4) Dalam hal pemilihan
ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk
menetapkan calon terpilih diadakan pemilihan ulang kedua, dengan ketentuan
sebagaimana pemilihan ulang yang pertama.
(5) Apabila dalam
pemilihan ulang kedua tidak diperoleh calon terpilih maka dibuka pendaftaran
kembali pencalonan Kepala Desa, dengan tahapan dan mekanisme sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.
BAB VII
PENETAPAN CALON TERPILIH
Pasal 37
(1)
Setelah penghitungan suara selesai, Panitia
Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan.
(2)
Laporan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Tambaagung
Ares dan Berita Acara pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.
Pasal 38
(1) Calon Kepala Desa Tambaagung
Ares yang memperoleh suara sah terbanyak ditetapkan sebagai Calon Terpilih
dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 37 dari Panitia Pemilihan.
(2) BPD mengusulkan
pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui
Camat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Kepala Desa, paling lama 7 (tujuh)
hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
(3) Pengusulan pengesahan
dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
a. Berita Acara
pemungutan suara.
b. Berita Acara hasil
penghitungan suara ;
c. Keputusan BPD tentang
penetapan Calon yang berhak dipilih ;
d. Keputusan BPD tentang
penetapan Calon Terpilih ;
e. Berita Acara
penelitian berkas persyaratan administrasi Calon ;
f. Berkas permohonan dan
persyaratan administrasi Calon Terpilih.
g. Surat-surat lain yang
berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Tata Tertib, susunan
Panitia, Kartu suara, dan Surat Undangan Pemilih.
BAB VIII
BIAYA PEMILIHAN
Pasal 39
(1) Biaya pemilihan
Kepala Desa berasal dari :
a. APBD Kabupaten ;
b. APBDes ;
c. Swadaya Masyarakat ;
d. Bantuan sumbangan
dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
(2) Biaya pemilihan
Kepala Desa yang bersumber dari Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dalam
APBDes.
(3) Biaya Pemilihan
Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten dipergunakan untuk :
a. Administrasi (
pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan surat suara, pembuatan tanda gambar
calon dan sebagainya ) ;
b. Pendaftaran pemilih ;
c. Pembuatan bilik /
kamar tempat pemilihan ;
d. Penelitian
persyaratan calon ;
e. Honorarium panitia,
konsumsi dan biaya rapat ;
f. Honorarium petugas.
(4) Besar Biaya Pemilihan
Kepala Desa yang berasal dari bantuan sumbangan pihak ketiga mengikuti jumlah hak pilih dikali Rp...........,- (..............................................) bersifat tidak mengikat dan penggunaan sepenuhnya untuk
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tambaagung Ares serta tidak dapat
diganggu gugat.
BAB IX
PENUTUP
Pasal 40
Keputusan Panitia Pemilihan
Kepala Desa tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : TAMBAAGUNG ARES
Pada tanggal : 27 Januari 2013
PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
DESA TAMBAAGUNG
ARES
KETUA,
MOH. TAHA, S.P.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar